E-Government ???

E-Government merupakan kependekan dari elektronik pemerintah. E-Governtment biasa dikenal e-gov, pemerintah digital, online pemerintah atau pemerintah transformasi. E-Government adalah Suatu upaya untuk mengembangkan penyalenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu penataan system manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Ada empat model pengiriman E-Government, antara lain :
1. Government-to-Customer (G2C)
2. Government-to-Business (G2B)
3. Government-to-Government (G2G)
4. Government-to-Employe (G2E)

Adapun tujuan dari dibangunnya E-Government itu adalah pembentukan jaringan dan transaksi layanan public yang tidak dibatasi sekat waktu dan lokasi, serta dengan biaya yang terjangkau masyarakat.
Beberapa manfaat dari E-Government, diantaranya sebagai berikut :

• Memberikan layanan yang lebih baik pada masyarakat. Informasi dari pemerintah dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu tanpa harus menunggu dibukanya kator pemerintah. Informasi dari pemerintah dapat dicari dan diperoleh dari kantor, rumah tanpa harus secara fisik harus datang ke kantor pemerintah.

• Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui informasi yang mudah diperoleh. Adanya informasi yang mencukupi, maka masyarakat akan belajar untuk menentukan pilihannya di dalam mendapatkan suatu informasi yang diperlukan.

• Adanya E-Government diharapkan pelaksaan pemerintah akan berjalan lebih efisien karena koordinasi pemerintah dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Untuk dapat mengembangkan e-Governmet dengan baik diperlukan front office dan back office yang mampu memberikan layanan pada masyarakat di setiap kantor pemerintah.
Pemahaman yang sempit juga masih dianut oleh sebagian besar satuan pemerintahan, bahkan pada level pemerintahan pusat, sehingga tidak jarang ada suatu award E-Government namun dengan tolok ukur penilaian hanya dari sisi performa dan feature-feature website atau websiteportal-nya saja. Hampir tidak menyentuh kombinasi back office dan front office yang menjadi inti dari E-Government. Bahkan belakangan ada sebuah acara E-Government award yang diidentikkan dengan websitePemerintah Daerah, dimana substansi penilaiannya didasarkan dari banyak sedikitnya kiriman SMS, bukan dari sejauh mana produk E-Government itu mampu mengakomodir kepentingan Pemerintah dan masyarakat serta implementasi pelayanan umum. Kelihatannya E-Government mulai dilirik sebagai sebentuk entertainment baru.
Kesalahan persepsi dan kelemahan pemahaman serta penguasaan manajemen dan teknis Information and Comunication Technology dan E-Government menyebabkan ternyadinya foya-foya anggaran pemerintahan bagi pembangunan E-Government yang tidak jarang hanya menghasilkanwebsite, sebuah software pengganti brosur plus, bahkan belum berfungsi sebagai front office. Tentu saja kondisi ini sangat memprihatinkan, terutama dengan masih banyaknya keluhan Pemerintah Daerah berkenaan dengan rendahnya komitmen pimpinan dan terbatasnya anggaran bagi pengembangan E-Government.